KPK Minta Sidang Praperadilan Gubernur Aceh Nonaktif Irawandi Yusuf Di Undur

Agen Casino

KPK Minta Sidang Praperadilan Gubernur Aceh Nonaktif Irawandi Yusuf Di Undur – KPK minta sidang praperadilan yang diserahkan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf diundur. Semestinya, sidang perdana tuntutan itu diselenggarakan ini hari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

“Agenda sidang ini hari, Selasa, 9 Oktober 2018. Sebab ada penugasan serta pekerjaan lainnya jadi semenjak Jumat tempo hari KPK sudah ajukan keinginan pada PN Jaksel untuk mengundur waktu sidang saat 7 hari yakni pada 16 Oktober 2018,” tutur Kabiro Humas KPK Febri Diansyah pada wartawan, Selasa (9/10/2018).

Lepas dari itu, team biro hukum KPK telah membaca isi permintaan praperadilan yang diserahkan Irwandi itu. Febri menyebutkan Irwandi–dalam permintaan praperadilan itu–meminta penangkapan, penahanan, serta surat-surat dalam penyelidikan KPK dinyatakan tidak resmi oleh pengadilan.

Febri ikut menyebutkan beberapa point dalam permintaan Irwandi, yakni:

Menguraikan jika terduga sudah jadi gubernur awal mulanya serta mengklaim belum pernah minta atau terima uang;
Menguraikan terduga diambil dalam pemilihan kepala daerah serentak dengan nada 37,22 %;
Mengklaim jika belum pernah terima uang seperti yang disangkakan KPK dalam penyelidikan berkaitan DOK (Dana Otonomi Spesial) Aceh;
Menuturkan pertemuan terduga dengan Steffy Burase (salah satunya saksi di masalah ini) serta saran Steffy untuk lakukan lomba lari Aceh maraton berskala internasional. Dimaksud ikut terduga merekomendasikan supaya Steffy membuat Gagasan Biaya Biaya’ yang lalu dilakukan tindakan Steffy dengan membuat RAB sejumlah Rp 13 miliar. Setelah itu, RAB itu diserahkan terduga pada Kepala Dinas Pemuda serta Berolahraga Aceh serta proses selanjutnya;
Di jabarkan ikut, sebelumnya ada pencairan dana pemerintah, jadi IY (Irwandi Yusuf) memakai dana pribadi serta mentransfer ke rekening Stefi Burase serta pihak yang lain, dengan jumlahnya seputar Rp 1 miliar;
Dijelaskan ikut mengenai laporan gratifikasi pada KPK yang dikerjakan oleh pemohon beberapa Rp 39 juta.
Pemohon ikut menyanggah OTT yang dikerjakan KPK, dan sebagainya.

Menurut Febri, beberapa poin itu tidak butuh diserahkan dalam praperadilan. Faktanya, beberapa poin itu masuk dalam inti masalah.

“Kami melihat terduga banyak bicara mengenai beberapa hal lainnya yang tidak ada jalinan langsung, serta semakin banyak menguraikan inti masalah, yang seharusnya tidak jadi domain dari sidang praperadilan. Malah semakin lebih baik bila fakta-fakta yang diklaim itu ditest di persidangan,” kata Febri.

Irwandi diputuskan KPK menjadi terduga suap. Ia disangka terima uang suap Rp 500 juta dari Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi.

Uang itu disangka adalah sisi dari commitment fee Rp 1,5 miliar atau 10 % untuk memperoleh ijon project infrastruktur yang memakai alokasi Dana Otsus. KPK menyangka sisi 8 % ditujukan buat beberapa petinggi di propinsi, sedang 2 % di tingkat kabupaten.

Lalu, KPK kembali mengambil keputusan Irwandi menjadi terduga penerima gratifikasi. Ia disangka terima uang Rp 32 miliar berkaitan project pembangunan dermaga Sabang.