Home / Berita Umum / Bawaslu Jatuhkan Sangsi Terhadap 14 Camat Dan Kadis Karena Tak Netral Di Pemilu Di Pandeglang

Bawaslu Jatuhkan Sangsi Terhadap 14 Camat Dan Kadis Karena Tak Netral Di Pemilu Di Pandeglang

Bawaslu Jatuhkan Sangsi Terhadap 14 Camat Dan Kadis Karena Tak Netral Di Pemilu Di Pandeglang – Sekitar 14 perangkat sipil negara (ASN) di Kabupaten Pandeglang, Banten direferensikan mendapatkan sangsi oleh Bawaslu. Hal tersebut sebab mereka dikatakan dapat dibuktikan tidak netral dalam Pemilu 2019.

Kordiv Perlakuan Pelanggaran Bawaslu Pandeglang Fauzi Ilham menjelaskan dari 14 ASN itu rata-rata didominasi oleh Camat serta Kepala Dinas. Bawaslu Pandeglang sudah mereferensikan pada ASN itu mendapatkan sangsi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Olis Solihin serta Camat Kecamatan Munjul Aan Suandi direferensikan ke Komite ASN serta 12 ASN lainnya direferensikan ke Petinggi Pembina Kepegawaian Pandeglang. 14 ASN ini dapat dibuktikan sudah memihak menguntungkan salah satunya Peserta Pemilu yaitu suami Bupati Pandeglang Dimyati Natakusumah Calon legislatif DPR RI Dapil I Banten dari PKS serta anak Bupati Rizka Amalia dari Partai NasDem.

“Ia kan mengundang apa atas nama tokoh bekas Bupati, anggota DPR RI tetapi kan yang pasti Pak Dimyati telah jadi peserta Pemilu menjadi Calon legislatif DPR RI, penemuan kita rata-rata Camat, seperti Camat Cibaliung, Cimanggu, Cigeulis, Jiput,” tuturnya pada wartawan, Jumat (22/2).

Bawaslu sudah kirim surat referensi sangsi ke petinggi pembina kepegawaian Pandeglang serta KASN. Bawaslu sudah akan memutuskan jika beberapa petinggi negara ini melanggar Undang-undang Nomer 5 tahun 2014 mengenai Perangkat Sipil Negara jika ASN tidak bisa memihak.

“Laporan dari penduduk ada juga yang kami berikan ke KASN karenanya pelanggaran Undang-undang yang lain, berkaitan dengan pekerjaan yang dilaporkan oleh penduduk berkaitan terdapatnya pendapat keterpihakan, nah ini di UU ASN pun dilarang. Memang benar ada pekerjaan yang disangka menguntungkan sesaat ASN di UU nomer 7 tahun 2017 masalah 283 dilarang membuat pekerjaan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu,” tuturnya.

About admin