Home / Uncategorized / Ditjen Pajak Diperiksa KPK

Ditjen Pajak Diperiksa KPK

Ditjen Pajak Diperiksa KPK – Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno, didakwa terima suap sebesar 148. 500 dollar AS atau sejumlah Rp 1, 9 miliar.

Suap itu di terima Handang dari Country Director PT EK Sempurna Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair.

” Walau sebenarnya di ketahui kalau hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan supaya terdakwa lakukan atau tak lakukan suatu hal dalam jabatannya, ” tutur jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Menurut jaksa, duit itu diberikan supaya Handang sebagai petinggi di Ditjen Pajak untuk menolong mempercepat penyelesaian persoalan pajak yang dihadapi PT EKP.

Beberapa masalah itu yaitu, pengembalian keunggulan pembayaran pajak (restitusi), serta surat tagihan pajak serta bertambahnya nilai (STP PPN).

Lalu, permasalahan penolakan pengampunan pajak (tax amnesty), pencabutan pengukuhan entrepreneur terkena pajak (PKP) serta kontrol bukti permulaan pada Kantor Service Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Kalibata serta Kantor Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Spesial.

Duit yang didapatkan pada Handang baru beberapa, dari yang dijanjikan oleh Mohan sebesar Rp 6 miliar.

Awalannya, PT EKP hadapi masalah pajak. Satu diantaranya, berkaitan restitusi pajak periode Januari 2012-Desember 2014 sebesar Rp 3, 5 miliar.

Permintaan atas restitusi itu lalu diserahkan pada 26 Agustus 2015 ke KPP PMA Enam.

Tetapi, permintaan restitusi itu tidak diterima, lantaran PT EKP nyatanya mempunyai tunggakan pajak seperti terdaftar dalam STP PPN lepas 6 September 2016.

Tunggakan itu sebesar Rp 52, 3 miliar untuk saat pajak Desember 2014, serta Rp 26, 4 miliar untuk saat pajak Desember 2015.

KPP PMA Enam juga keluarkan surat Pencabutan Pengukuhan Entrepreneur Terkena Pajak (PKP) PT EKP.

Argumennya, PT EKP disangka tak memakai PKP sesuai sama ketetapan, hingga ada tanda-tanda restitusi yang diserahkan tak seperti harusnya.

Mohan lalu memohon pertolongan Kepala Kanwil DJP Jakarta Spesial Muhammad Haniv, supaya membatalkan tunggakan STP PPN itu.

Penghubung sekalian rekanan Rajamohanan, Rudi P Musdiono, merekomendasikan supaya Rajamohanan memohon pertolongan pada Handang Soekarno yang jabatannya lebih tinggi dari Haniv.

Pada 3 Oktober 2016, Mohan memohon pertolongan penghubung yang lain, yaitu Arif Budi Sulistyo.

Arif yang disebut adik ipar Presiden Joko Widodo itu lalu menghubungi Handang serta memohon supaya masalah pajak PT EKP dibantu untuk dikerjakan.

Mohan setelah itu memohon Haniv untuk menolong membatalkan pencabutan pengukuhan PKP PT EKP.

Haniv lalu merekomendasikan supaya PT EKP bikin surat pengaktifan PKP ke KPP PMA Enam.

Keinginan itu nyatanya di setujui juga oleh Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Ken memerintahkan supaya surat pencabutan pengukuhan PKP dibatalkan.

Handang Soekarno bersedia menolong merampungkan semuanya masalah pajak PT EKP. pada pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta, 20 Oktober 2016, disetujui kalau Handang bakal terima fee sebesar Rp 6 miliar.

Tidak berapakah lama sesudah pertemuan itu, Kanwil DJP Jakarta Spesial keluarkan ketentuan pembatalan tagihan pajak.

Dengan hal tersebut, tunggakan pajak sebesar Rp 52, 3 miliar untuk saat pajak Desember 2014, serta Rp 26, 4 miliar untuk saat pajak Desember 2015, jadi nihil.

Atas perbuatan itu, Handang didakwa tidak mematuhi Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti dirubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

About admin